Update Artikelilmiah: 12615

MUHAMAD RIDWAN SALEH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk untuk memahami dan mendeskripsikan bentuk-bentuk serta aktor yang terkait dalam Politik Implementasi Program Ekonomi Hijau di Kota Purwokerto Kabupaten Banyumas pada tahun 2010-2015, menjelaskan mengenai faktor pendukung maupun penghambat dalam Politik Implementasi Program Ekonomi Hijau di Kota Purwokerto itu sendiri.
	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode analisis model interaktif Miles dan Huberman. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data untuk menjamin validitas data.
	Hasil dari penelitian ini adalah Program Ekonomi Hijau dipandang sebagai kebijakan dari Pemerintah Indonesia yang harus diterapkan disetiap daerah perkotaan termasuk kota Purwokerto seperti yang tertera didalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi agar tidak terlalu merusak alam serta lebih ramah lingkungan dan memperhatikan dampak lingkungan yang dimanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah No.18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam proses ini antara lain BAPPEDA, DPRD Kota Purwokerto, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas, Badan Lingkungan Hidup Kota Purwokerto serta Pengusaha. Faktor pendukung dalam kegiatan ini adalah kepedulian yang kuat dari LSM, Komunitas Pecinta Lingkungan serta masyarakat yang mengawasi jalannya pembangunan di Purwokerto. Faktor Penghambat dalam hal ini yaitu dinas terkait yang ditunjuk sebagai implementor masih lemah dalam menerapkan peraturan daerah, sikap dari para investor yang melakukan pembangunan ekonomi dalam bentuk bangunan gedung masih kurang perduli terhadap dampak lingkungan, serta DPRD sebagai pembuat peraturan daerah mempunyai kepentingan politik terhadap pengusaha lebih lanjut adanya kepentingan politik elit legislatif yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan Ekonomi Hijau sehingga implementasinya tidak terealisasi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research-based paper aims at are able to understand  and describe the  managements of  Politic Implementation of Green Economy Program in Purwokerto, describing the factors supporting or inhibiting the Politic Implementation of Green Economy Program in Purwokerto itself.
The method of this study  is descriptive qualitative with a case study approach. Data obtained from the results of observation, interviews, and documentation.  The analysis of the data is using an interactive model analysis by Miles and Huberman. This study used data triangulation technique to ensure the validity of the data.
The results of this study showed that Green Economy Program was considered necessary to be implemented in every urban area included Purwokerto as listed in Masterplan of Acceleration and Expansion of Indonesia’s Economic Development (MP3EI) which directed economic development within certain limits to minimize environmental damage and implement the regulations stated in paragraph 1 Law No. 32 of 2009 concerning on the Protection and Management of Environment and Regional Regulation No. 18 of 2014 concerning on the Protection and Management of Environment. Government bodies involved in this program included BAPPEDA, DPRD of Purwokerto, and Office of Public Works – Human Settlements and Spatial Planning. Supporting factors in this program were strong concern from NGOs, environmental community as well as the society who supervise the development in Purwokerto. Disturbance factors of this program were the attitude of investor who did economy development in the form of non-environmental building, inadequate awareness of people proven by many vandalism action caused by the absence of sense of belonging and inadequate supervision from related department. Furthermore, there were political elite intervention which prevent the implementation of Green Economy for their own interest.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman