Update Artikelilmiah: 12503

KHOIRUN NISA ISLAMY

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini berjudul Politik Pelayanan Publik dalam Implementasi Program Pelayanan Kartu Banyumas Sehat Tahun 2013 di Kabupaten Banyumas. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana politik pelayanan publik dalam  implementasi dari Kartu Banyumas Sehat di Kabupaten Banyumas, dan mengetahui siapa sajakah aktor dominan yang terlibat serta bagaimana relasi aktornya dalam proses pelayanan program Kartu Banyumas Sehat tahun 2013 di Kabupaten Banyumas. 
	Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode analisis model interaktif Miles dan Huberman. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data untuk menjamin validitas data.
	Program Kartu Banyumas Sehat merupakan program milik pemerintahan Kabupaten Banyumas yang didasarkan pada visi dan misi kampanye bupati dan wakil bupati terpilih Ir. H. Ahmad Husein dan Dr. Budhi Setiawan. Perda Kartu Banyumas ini kemudian terdapat pada Perda Kabupaten Banyumas No. 14 dan 22 Tahun 2013. Pada proses politik dalam implementasi kebijakan Publik Kartu Banyumas Sehat terlihat bahwa Kartu Banyumas Sehat dilaksanakan cukup baik dan merata. Pemerintah Kabupaten Banyumas mencoba bekerjasama dengan beberapa stakeholder dalam pelaksanaan teknis pendataan, pemberian KBS, pelayanan pasien hingga pencaiuran dana. Besarnya anggaran Kartu Banyumas Sehat yang mencapai 27 miliar membuat postur anggaran APBD menjadi tidak sehat dan berindikasi dapat membebani APBD. Aktor yang diuntungkan dalam implementasi Kartu Banyumas Sehat (KBS) tahun 2013 di Kabupaten Banyumas  adalah Kepala Daerah (Husain-Budhi) karena terlaksananya janji kampanye, terjaminnya kesehatan masyarakat, meningkatnya nilai popularitas. Sedangkan aktor yang dirugikan dalam implementasi program pelayanan kartu banyumas sehat (KBS) di Kabupaten Banyumas adalah fasilitator, karena belum lancarnya prosedur klaim, kesulitan biaya operasional karena harus di bayarkan setelah keseluruhan proses selesai dan bertambahnya minat masyarakat dalam mengakses kesehatan, membuat lonjakan pasien diluar kesanggupan fasilitas. Oleh karena itu hal ini perlu dievaluasi kembali mengenai KBS.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study, entitled Politics of Public Service in the implementation of Banyumas Health Card Services Program in 2013 in Banyumas. The purpose of this research is to know and understand how the politics of public service in the implementation of Banyumas Health Card in Banyumas, and find out who are the dominant actors involved and how the relationship of the actors in the service process Banyumas Health Card program in 2013 in Banyumas.
The method used is descriptive qualitative case study approach. Data obtained from the results of observations, interviews, and documentation study. Data were analyzed using analysis of Miles and Huberman interactive model. This study used data triangulation techniques to ensure data validity.
Banyumas Health Card Program is a government-owned program Banyumas which is based on the vision and mission of the campaign regent and deputy regent elected Ir. H. Ahmad Hussein and Dr. Budhi Setiawan. Banyumas card regulation is then contained in Regulation Banyumas No. 14 and 22, 2013. At the political process in the implementation of public policies Banyumas Health Card shows that the Banyumas Health Card executed quite well and evenly. Banyumas regency governments try to work with multiple stakeholders in the technical implementation of data collection, provision of KBS, patient care until pencaiuran funds. The amount of budget Banyumas Health Card, which reached 27 billion budget make budget posture becomes unhealthy and indications could weigh on the budget. The actor, who benefited in the implementation of Banyumas Health Card (KBS) in 2013 in Banyumas is the Regional Head (Husain-Budhi) due to the implementation of campaign promises, ensuring public health, the increasing popularity score. While the actors were harmed in the implementation of card services Banyumas healthy (KBS) in Banyumas is a facilitator, as it has not been smooth claims procedures, difficulties operating costs due shall be paid once the entire process is completed and the increasing public interest in access to health, create a surge of patients outside readiness facilities. Therefore it needs to be re-evaluated on KBS.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman