Update Artikelilmiah: 12412

ULLUNG MARTHASARI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bersumber pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang Nomor 29/G/2010/PTUN.SMG, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Reformatio In Peius sebagai konsekuensi asas keaktifan hakim dalam putusan a-quo serta untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan Reformatio In Peius dapat memberikan keadilan bagi Penggugat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan.
Penggugat dalam perkara a-quo yakni Wuryanti Listyaningsih, SE (karyawan Perusahaan Daerah (PD) BPR BKK Demak Kota), tergugatnya Direksi PD BPR BKK, objek sengketanya yakni Keputusan Direksi PD BPR BKK Demak Kota Kabupaten Demak Nomor : 581/016/KEP. Dir/IV/2010 tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka pada intinya dapat diketahui penerapan Reformatio In Peius dalam putusan Nomor 29/G/2010/PTUN. SMG yaitu pada mulanya kedudukan Penggugat diberhentikan dengan hormat, kemudian setelah Penggugat mengajukan gugatan, amar putusan Hakim menyatakan untuk memerintahkan Tergugat membuat surat keputusan baru yang berisi pemberhentian tidak hormat Penggugat.  Reformatio In Peius diartikan bahwa hakim justru memberi putusan yang lebih merugikan (berakibat lebih negatif)  kedudukan atau kepentingan hukum penggugat, dibandingkan kedudukan hukum Penggugat sebelum mengajukan gugatan.
 Amar Putusan yang bersifat Reformatio In Peius dalam putusan nomor 29/G/2010/Ptun.Smg sudah sesuai dengan teori keadilan substantif dan keadilan prosedural.

Kata kunci : Reformatio In Peius, Peradilan Tata Usaha Negara, Keadilan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research was based on the verdict issued by State Administrative Court Semarang Number 29/G/2010/PTUN.SMG. It was aimed to find out and analyze the application of Reformatio In Peius as a consequence of judge’s liveliness principle in the a-quo decision and to discover and analyze whether the application of Reformatio in peius could give justice to the plaintiff or not. This research employed normative juridical method with legislation approach.
The Plaintiff of this a-qou case was Wuryanti Listyaningsih, SE (an employee of Regional Company of BPR BKK Demak Kota), the Defendant was Board of Directors of PD BPR BKK, and the object of the dispute was the Decision of the Board of Directors of PD BPR BKK Demak Kota, Demak Regency, Number: 581/016/KEP.Dir/IV/2010, concerning Honorable Discharge That was not by Her Own Request as an Employee.
Based on the result and discussion of the research, basically, it can be seen that the application of Reformatio In Peius in the verdict Number 29/G/2010/PTUN.SMG was, at the beginning, the position of the Plaintiff was honorably discharge, but then after the Plaintiff submitted a suit, the judge’s command stated to order the Defendant to make a new decision letter that contained dishonorable discharge of the Plaintiff. Reformatio In Peius verdict meant the judge precisely gave a verdict that harmed the plaintiff’s legal interest than before the suit was submitted by him/her.
This Reformatio In Peius command in the verdict Number 29/G/2010/ Ptun.Smg had been in conformity with the theory of substantive and procedural justice.

Keywords: Reformatio In Peius, State Administrative Court, Justice

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman