Update Artikelilmiah: 12090

IBNU HIDAYATULLAH RAMADHAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pemerintahan Daerah adalah pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah yang dimana daerah diberi wewenang untuk mengelola dan mengatur kebijakan terhadap daerahnya tersebut. Selain itu pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang dimana peraturan tersebut di gunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan di daerah tersebut. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, pelaksanaan otonomi daerah dititik beratkan pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguasai bagaimana pengaturan dan mekanisme pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebelum dan sesudah berlaku undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 
Sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dalam hal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam masa keberlakuan UU Nomor 1 tahun 1945 Tentang Komite Nasional Daerah sampai dengan UU Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, masih belum diatur secara jelas urusan apa saja yang menjadi urusan pemerintahan, selain itu dalam UU Nomor 5 tahun 1974 yang menitik beratkan otonomi daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Local government is the division of powers from central government to the regions where the regions were given the authority to manage and coordinate policies toward the region. In addition, local governments also have the authority to issue local regulations where the regulations used to regulate the running of the government in the area. Under Law No. 32 of 2004, the implementation of regional autonomy put emphasis on the provincial government and local government district/city.
The aim of this study was to determine and menguasai how regulatory and government affairs sharing mechanism between the central government, provincial government and district / city governments sebelum and after the applicable law number 23 of 2014 on local government.
Before the enactment of Law No. 23 Year 2014 About the Regional Government, the implementation of regional autonomy in terms of government affairs division between the provincial government and district / city governments in a period of applicability of Law No. 1 of 1945 About the National Committee of Regions to Law No. 5 of 1974 About Anyway Principal Regional Government, is still not clearly regulated the affairs of any government affairs, in addition to Law No. 5 of 1974 which focuses on local autonomy to the local government district / city does not run properly.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman