Update Artikelilmiah: 11608

FANDHY ACHMAD ROMADHON

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pemilihan umum saat ini telah menjadi sarana demokrasi yang telah digunakan diberbagai negara termasuk Negara Republik Indonesia. Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan semenjak bergulirnya era reformasi di tahun 1998. Pilkada Banyumas dilaksanakan pada tanggal 17 Febuari 2013 dan terdapat enam pasang calon kepala daerah. Pilkada Kabupaten Banyumas tahun 2013 juga melibatkan dua pasangan incumbent yang masing-masing mencalonkan diri kembali dengan pasangan yang berbeda pula. Hal ini memiliki potensi menghadirkan politik praktis aparat birokrasi yang mana taruhannya adalah netralitas birokrasi 
Penelitian ini berjudul “Analisis Tentang Netralitas Birokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung Kabupaten Banyumas Tahun 2013”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis netralitas birokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Banyumas tahun 2013 dan untuk mengetahui serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas birokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Banyumas tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Netralitas Birokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung Kabupaten Banyumas Tahun 2013 itu rawan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan incumbent sehingga dalam prakteknya birokrasi menjadi tidak netral dan cenderung mendukung incumbent. Hal ini dikarenakan masing-masing incumbent, baik itu Bupati maupun Wakil Bupati mencalonkan kembali untuk menjadi Bupati dengan pasangan calon wakil bupati yang berbeda pula. Hal ini membuat birokrasi menjadi tidak netral dan mendukung salah satu calon incumbent. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi birokrasi dan mendorong birokrasi tidak netral. Faktor-faktor pendorong utama yang menyebabkan birokrasi tidak netral antara lain : Faktor Hubungan Emosional, Faktor Jabatan, dan Faktor lain seperti Rasa Khawatir. 
Pada prakteknya birokrasi itu tidak netral dan cenderung mendukung incumbent. Meskipun dalam hal ini keberpihakan birokrasi kepada incumbent tidak dilakukan secara terbuka, namun cenderung dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Selain itu, guna menghindari pengawasan dari Panwaslu, birokrasi menggunakan pola-pola tertentu untuk menyamarkan dukungannya kepada incumbent, antara lain : memberi bantuan lewat program-program kerja; menggerakkan apparatur birokrasi; menggunakan media pemberitaan acara humas Pemkab; dan penyalahgunaan wewenang dalam proses peresmian proyek.

Abtrak (Bhs. Inggris)

General elections has now become a means of democracy that has been used in many countries, including the Republic of Indonesia. System of local elections in Indonesia has made significant progress since the reform era in 1998. Banyumas elections held on 17 February 2013, and there are six pairs of candidates for the head area. Banyumas Regency Election of 2013 also included two couples incumbent that each run again with different partner. This has the potential to bring practical politics bureaucratic apparatus in which the stakes are bureaucratic neutrality.
This study, entitled "Analysis of the Bureaucratic Neutrality in local elections and Deputy Head of Direct Banyumas Year 2013". The purpose of this research is to understand and analyze the neutrality of bureaucracy in local elections Direct in Banyumas in 2013 and to determine and explain the factors that affect the neutrality of the bureaucracy in local elections direct in Banyumas 2013. This study used a qualitative research method. The approach used in this research is a case study approach. 
The results showed that the neutrality of bureaucracy in the Election of Regional Head and Deputy Head of Direct Banyumas In 2013 it was prone to be influenced by the interests of the incumbent so that in practice the bureaucracy becomes neutral and tend to favor the incumbent. This is because each of the incumbent, both the Regent and Vice Regent Regent running back to be with a partner vice regent different. This makes the bureaucracy becomes neutral and supports one of the incumbent. Many factors influence the bureaucracy and encourage bureaucracy is not neutral. The main driving factors that cause no neutral bureaucracy, among others: Emotional Connection factor, Factor Position, and other factors such as the Sense of Worry.
In practice it is not a neutral bureaucracy and tends to favor the incumbent. Although in this case the incumbent bureaucracy alignments do not openly, but it tends to be done in secret. This is done to avoid the scrutiny of the Election Supervisory Committee (Panwaslu). In addition, in order to avoid the supervision of the Election Supervisory Committee, the bureaucracy using certain patterns to disguise their support to the incumbent, among others: provide assistance through work programs; apparatur moving bureaucracy; using the news media PR event regency; and abuse of authority in the process of project launch.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman