Update Artikelilmiah: 11606

SURYA PRABASWARA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
	Pemerintahan yang berdasarkan atas konstitusi mengendaki adanya suatu hirarki peraturan perundang-undangan. Adanya suatu hirarki Peraturan Perundang-undangan dalam konstitusi agar setiap perundang-undangan yang ada tidak saling berbenturan dan norma dasar tujuan negara yang tertuang dalam konstitusi tetap terjaga dalam setiap perundangan-undangan. Isi dalam konstitusi salah satunya mengatur terkait dengan kekuasan lembaga negara, tidak terlepas dalam hal ini kekuasan eksekutif (excutive). Kekuasan Presiden di Indonesia dengan menganut sistem presidensial menempatkan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Salah satu kekuasan Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang penuh dalam pengelolan keuangan negara. Presiden dalam menjalankan tugasnya dalam ketatanegaran Republik Indonesia dibantu para menteri yang ditegaskan dalam Pasal 17 UUD 1945. Presiden dalam menjalankan tugas pengelolan keuangan negara ini dibantu menteri keuangan sebagai bendahara negara. Kewenangan Menteri Keuangan sebagai bendahara negara salah satunya adalah pengesahan dokumen anggaran pembiyayaan belanja negara (APBN). Kewenangan pengesahan dokumen anggaran ini oleh menteri keuangan ditafsirkan bila suatu dokumen anggaran tidak disahkan maka akan di blokir.
	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konstitusionalitas kewenangan menteri keuangan dalam pemblokiran dana APBN dan pelaksanaan pemblokiran dana APBN yang dilakukan oleh menteri keuangan. Cara yang digunakan untuk membahasnya maka digunakan metode penelitian dengan tipe yuridis normatif, dengan metode pendekatan undang-undang, pendekatan analisis. Sumber bahan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan kementerian keuangan serta bahan hukum yang mendukung. Keseluruhan bahan hukum tersebut disajikan dengan teks naratif  yang disusun secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang utuh.
	Hasil Penelitian menunjukan bahwa konstitusionalitas menteri keuangan sebagai bendahara dalam melakukan pemblokiran dokumen dana APBN mengacu pada kedudukannya menerima kewenangan ini secara delegasi dari Presiden dan mendasarkan pada penafsiran perundang-undangan oleh pemerintahan selaku pelaksana undang-undang dengan menggunakan asas freiesermessen, Asas freiesermessen dalam pemerintahan adalah asas yang digunakan untuk menafsirkan perundang-undangan yang belum jelas terkait pelaksananya. Menteri keuangan dalam hal ini menafsirkan kewenangannya dalam Pasal 8C Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keungan Negara. Pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan dalam melakukan pemblokiran dokumen dana APBN dilakukan untuk menciptakan Good Goverment yaitu suatu pemerintahan yang tertib administrasi, pelaksanan pemblokiran ini atas belum disetujuinya suatu anggaran yang belum disepakati oleh Lembaga Legislatif sebagai bentuk kedaulatan rakyat.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT
	A Government which based on constitution require there is hierarchy for regulation. Hierarchy on regulation in constitution make to every regulation will be not have a crash and the based norm purpose of the state which belongs on constitutional will be keep on every single regulation. One of the conten the constitution is to regulated about authority of state istitution, include executive authority. President’s authority in indonesia used presidential system which president as head of government and head of state, one of President’s authority is full hold on manage state’s finance. President on do his duty in constitutional Republic of Indonesia help by minister which regulated on article 17 UUD 1945. President helped by finance minister as treasurer of state on his duty to manage finance this state. One of the authority  of finance minister  as treasurer of state  is legalization the Indonesian Budget (APBN). This authority interpreted if there is document budget which not legalize, it will be freeze.
	The goal of this research is to know the constitutional of the finance minister authority to freeze Indonesian Budget and implementation of freeze Indonesian Budget by Finance Minister. The method of this research is  juridical normative, by regulation approach and analyze approach. Source of  the matter is secondary matter: primary matter, secondary matter and tertiary matter which consist of all regulation which related with the authority finance ministry and support matter. All of matter served by narrative text which systematically.
	The result of this research showed, constitutional of finance minister as treasurer to freeze Indonesian budget document based on the acceptances the authority delegated by president and according to regulation interpreted by government as implementer by freiesermessen principle. In the term of government , freiesermessen principle is principle which used to interpreted regulation which unclear implementation. Finance minister interpreted article 8C regulation number 17 year 2003 about state finance. Implemented the authority finance minister by freeze Indonesian Budget document is to create good government which correct administration, freeze implemented caused by agreed yet for budget by legislative institutions as representative of society.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman