Update Artikelilmiah: 11465

MARIA DEWI URSULA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini berjudul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga Tahun 1990-2013) dengan tujuan, Pertama, mengidentifikasi sektor-sektor basis di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga sebelum otonomi dan pada masa otonomi daerah. Kedua, menganalisis perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga sebelum otonomi dan pada masa otonomi daerah. Ketiga, mengetahui kelompok sektor dominan pertumbuhan dan potensial dalam perekonomian Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga sebelum otonomi dan pada masa otonomi. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas data PDRB Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, dan Provinsi Jawa Tengahdengan periode waktu tahun 1990-2013. Penelitian ini menggunakan alat analisis Location Quotient (LQ), Shift Share, Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan Overlay. 
Temuan dari penelitian yaitu sektor basis di Kabupaten Banjarnegara selama otonomi tidak jauh berbeda dari periode sebelum otonomi, sedangkan di Purbalingga selama otonomi daerah kesembilan sektor kecuali industri pengolahan masuk dalam kategori sektor basis. Baik sebelum maupun masa otonomi daerah kedua kabupaten telah mengalami pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke tersier. Sebelum otonomi di Kabupaten Banjarnegara sektor bangunan merupakan sektor dominan pertumbuhan maupun kontribusi sedangkan selama otonomi sektor pertanian, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang masuk dalam klasifikasi. Sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor dominan pertumbuhan kontribusi dan pertumbuhan di Kabupaten Purbalingga sebelum otonomi daerah sedangkan selama otonomi daerah sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, perdagangan, hotel dan restoran serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor-sektor yang masuk dalam kategori ini.
Berlakunya otonomi daerah di tiap kabupaten seharusnya membuat pemerintah daerah lebih leluasa untuk mengembangkan dan mendukung sektor-sektor potensial untuk dikembangan menjadi sektor unggulan baru.  Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti jalur transportasi, jaringan komunikasi, kawasan industri, dll. juga perlu diperhatikan guna menstimulus peningkatan pendapatan daerah.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research, entitled “The Financing Channel of Islamic Bank Analysis in Monetary The title of this research is “Analysis of Economic Growth Before and During Regional Autonomy (Case Study: Banjarnegara and Purbalingga-district in 1990-2013)”. This study aims, First, to identify the leading sectors in Banjarnegara and Purbalingga-district before and during regional autonomy. Second, to analyze the economic structure changes in both Banjarnegara and Purbalingga before and during autonomy. Third, to determine which sectors that growth dominant and potential in economy of Banjarnegara and Purbalingga-district before and during the autonomy. This study using secondary data of Banjarnegara, Purbalingga, and Central Java’s GDP data in 1990-2013. This research using  Location Quotient analysis (LQ), Shift Share, Growth Model analysis (MRP), and Overlay. 
The results of this research are; Banjarnegara’s sector basis in regional autonomy are not much different from the period before autonomy, but Purbalingga during regional autonomy hasthe nine sectors except the manufacturing,mining and quarrying sector into the category of a sector basis. Before and during the regional autonomy both the districts’s structurehave changed and shifted from the primary to the tertiary sector. Before autonomy in Banjarnegara building sector is the dominant sector growth and contribution for autonomy while the agricultural sector, finance, leasing and business services are included in the classification. Transport and communications sector is the growthdominant and contributes dominant sector in Purbalingga before autonomy, but during the autonomy  agriculture, mining and quarrying, trade, hotels and restaurants, finance, leasing and business services sectors are included in this category.
Regional autonomy in each district should make local governments more flexible to develop and support the potential sectors to be expanded into a new leading sectors. In addition, the construction of supporting facilities and infrastructure such as transportation routes, communication networks, industrial estates, etc. also need to be considered in order to stimulate increased local revenues.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman