Update Artikelilmiah: 11452

REYDIKA WENDY RACHMANA PUTRA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Kehadiran dan perkembangan media elektronik seperti internet telah mempermudah penyebaran informasi ke seluruh dunia, termasuk penyebaran pornografi dalam media elektronik sebagai salah satu dampak negatifnya, yang dapat diakses dengan cepat, mudah dan dengan biaya yang murah. Penyebaran pornografi melalui media elektronik dikhawatirkan dapat merusak moral bangsa khususnya anak-anak dengan sifat keingintahuan yang sangat tinggi, oleh karena itu dalam penegakan hukum tindak pidana pornografi perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan media yang digunakan saat ini adalah media elektronik seperti jaringan internet. Penegakan Hukum tindak pidana pornografi melalui media elektronik merupakan wujud konsepsi negara hukum yang di anut oleh Negara Indonesia. Hukum didalam suatu negara tidak akan berjalan sebagai mana mestinya tanpa adanya penegakan hukum.

Dalam hal ini penulis merumuskan masalah, 1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pornografi melalui media elektronik oleh polisi?, 2. Faktor-faktor apa yang menghambat dan menunjang penegakan hukum tindak pidana pornografi melalui media elektronik oleh polisi ?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang berorientasi pada pendekatan hukum yang ditempuh lewat pendekatan yuridis sosiologis dengan penyajian hasil penelitian secara kualitatif.

Penegakan hukum oleh polisi terhadap tindak pidana pornografi melalui media elektronik di wilayah Kabupaten Cilacap dilakukan melalui upaya non penal (preventif dan preemtif) dan upaya penal yaitu represif. Upaya preventif yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentan Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, melakukan razia di warnet dan sekolah, memberikan penyuluhan melalui radio mengenai dampak negatif pornografi bagi kesehatan, moral, dan agama. Upaya represif dengan melakukan penyelidikan terdapat laporan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana pornografi melalui media elektronik dan memproses lebih lanjut ke tahap penyidikan jika terbukti merupakan tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Dalam hal ini pihak kepolisian di dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkendala oleh kemampuan personel polisi yang tidak memiliki keahlian di bidang IT untuk memeriksa alat bukti dan menemukan pelaku. Selain itu pihak kepolisian terkendala faktor sarana dan fasilitas yaitu tidak ada laboratorium forensik dan unit kriminal khusus cybercrime untuk menangani kasus tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Faktor masyarakat yang masih kurang kesadaran hukum seperti pelajar menjadi masalah serius dalam penegakan hukum agar dapat berjalan dengan efektif. Faktor penunjang bagi pihak kepolisian adalah dari keterangan saksi dan saksi ahli dalam mengungkap bukti dan pelaku pornografi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The presence and development of electronic media such as the internet has been facilitating the dissemination of information to the rest of the world, including the spread of pornography in electronic media as one of the negative impact, which can accessed quickly, easily, and at low cost. The dissemination of pornographic material through electronic media it is feared could undermine morality especially children with the nature of curiosity is very high, therefore in law enforcement crime of pornograpy need special attention  because the media is use today is electronic media such as the internet. Law enforcement crime of pornography through electronic media is a form of conception state law which is adopted by Indonesia. Law is not work properly if there is no law enforcement.

In this case, the writer formulating the problem such as : 1. How is law enforcement crime of pornography through electronic media by the police?, 2. What is factor that can inhibit and support the law enforcement crime of pornography through electronic media by the police?

In this research, the writer using an approach which is oriented by the legal approach through socio-juridical approach, and the result will be presented by qualitative method.

Law enforcement crime of pornography through electronic media by the police in Cilacap regency is conducted through the efforts of non penal (preventive and preemtive) and repressive penal efforts. Preventive efforts is done by sosialization legislation No. 11 of 2008 about information and electronic transaction and legislation No. 44 of 2008 about pornography, conducts raids in the internet cafe and school, give guidence via radio about the negative offects of pornography for health, morality, and religion. Repressive efforts is done by conducting an investigations there were reports from the public about the alleged crime of pornography through electronic media and process further to the stage of investiogation if proven to be a crime of pornography throught electronic media. In the case the police in the process of investigations is constrained by the capabilities of the police personnel who do not have expertise in the field of IT to examine the evidence and find the perpetrator. In addition, enforcement by police constraining of the tools and facilities factors that can be called forensic laboratories and cybercrime unit to deal with crime of pornograpy through electronic media. Community factors that still lack awareness of the law such as the student becomes a serious problem in law enforcement to be able to run effectively. Supporting factors for the police was of witnesses and expert witnesses in uncovering evidence and perpetrators of pornography.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman