Update Artikelilmiah: 11362

HENDAR PERMANA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perlindungan hukum terhadap usaha kecil merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 khususnya pada ayat (4), di mana perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perlindungan hukum pada sektor ritel dilakukan melalui beberapa Peraturan Perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil dan bersifat memberikan batasan.
Pada skripsi ini membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Indonesia. Skripsi ini juga membahas analisis Peraturan Daerah Kab. Banyumas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Perda No. 3/2010) dari perspektif Hukum Persaingan Usaha. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan.
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil di Indonesia berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 73 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Di mana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil merupakan bentuk dukungan dan sebagai wujud keberpihakan Pemerintah kepada pelaku usaha kecil. Sedangkan terkait analisis Perda No. 3/2010 dari sudut pandang Hukum Persaingan Usaha pada perlindungan hukum meliputi Pengaturan Zonasi, Kemitraan,Trading terms dengan Pemasok, Perizinan, Jam Operasional, Kewajiban dan Larangan, serta Sanksi.
Menurut perspektif persaingan usaha hal tersebut memperlihatkan adanya persaingan usaha yang cukup ketat sehingga diperlukan regulasi yang melindungi para pelaku usaha kecil terlihat dari perkembangan munculnya toko modern dengan bentuk baru. Adanya perkembangan tersebut konsumen memiliki alternatif tambahan dalam berbelanja namun tentunya perkembangan toko modern tersebut harus patuh kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di wilayah Kabupaten Banyumas.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Legal protection against small businesses is mandated by the Constitution of 1945 article 33 in particular in (4) section, where the national economy is organized based on economic democracy with the principles of togetherness, efficiency with justice, sustainability, environmental friendliness, independence and balancing economic progress and unity national. Legal protection in the retail sector is done through some legislation that provides protection to small businesses and nature imposes limits.
In this essay discusses how the forms of legal protection against small businesses in Indonesia. This paper also discusses the analysis of Regional Regulation Kab. Banyumas No. 3 of 2010 on the Management and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores (Perda No. 3/2010) of the Competition Law perspective. The method used in this essay is a normative juridical approach legislation.
The conclusion of the study states that the legal protection of small businesses in Indonesia under Article 33 of the Constitution of 1945, Article 50 and Article 51 of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition, Article 73 of the Law Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises. Where legal protection against small businesses is a form of support and as a form of partisanship Government to small businesses. While the analysis related to Regulation No. 3/2010 from the standpoint of Competition Law on the protection of the law include setting Zoning, Partnership, Trading terms with suppliers, Licensing, Operating Hours, Obligations, Prohibition, and Sanctions.
According to business competition perspective it shows that there is quite fierce competition so that need for regulation that protect small businesses seen from the development of the emergence of modern stores with a new form. For the development of additional alternatives consumers have in the shop, but of course the development of the modern store must obey Legislation in force in the district of Banyumas.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman