Update Artikelilmiah: 10531

DIEGO PRATANA TARIGAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
         Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	
          Menurut KUHAP sebelum hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu adanya proses pembuktian. Dalam Pembuktian harus didasarkan Kepada Undang-Undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah yang terdapat pada Pasal 183 KUHAP Seperti dalam perkara ini, yaitu putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang yakni Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SMG) dimana para terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara bersama-sama dan berlanjut Seperti yang diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
         Para  Terdakwa yang dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 Tahun 6 bulan penjara.
Kata Kunci: Putusan Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT

Criminal law is a part of public law, criminal law divided into two part, materially criminal law and formal criminal law. Materially criminal law be regulated in the book of Criminal law regulation (KUHP), while formal criminal law be regulated in the book of criminal procedural law regulation (KUHAP)
According to KUHAP there is verification process before the judge make the decision. In verification process must be based on the law (criminal code) which valid evidence that there in KUHAP article 183. As in this case, the sentencing decision that made by the judge in Semarang District Court of Corruption Criminal Act with the number : 148/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.SMG, where the defendants commited the corruption criminal act togetherly and continuously as be regulated in Article 3 Jo.Article 18 regulation number 31 years 1999 about eradication of corruption criminal act such as amended with the Regulation Number 20 year 2001 Jo. Article 55 paragfph (1)-1 KUHP Jo.Article 64 paragraph 1 on KUHP.
Defendant that found guilty and must be responsible on what they have done, so defendants sentenced to prison as long as six month two years.

Keywords : Decision Punishment, Corruption Criminal Act.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman