Update Artikelilmiah: 10525

MUHAMMAD HALIM MAUDUDDI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pemilihan umum adalah tatacara untuk mewujudkan demokrasi, dengan cara perwakilan. Pemilihan umum memiliki arti penting sebagai salah satu prosedur utama dalam demokrasi, serta sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam Konstitusi yang tercantum dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan model sistem pemilihan umum, pilihan sistem pemilu akan sangat tergantung kepada legal policy pembentuk undang-undang. Sistem Pemilu menjadi sangat penting karena, berimplikasi secara sistemik terhadap kehidupan berdemokrasi yang berlangsung, yaitu mempengaruhi hasil pemilu, mempengaruhi sistem kepartaian, mempengaruhi perilaku politik masyarakat, mempengaruhi demokratisasi  dan mempengaruhi stabilitas politik. Perkembangan empat kali sistem pelaksanaan pemilihan umum setelah perubahan UUD 1945, memperlihatkan bahwa  sistem pemilu Indonesia masih terus berdinamika dari satu bentuk ke bentuk lainnya, mencari formatnya yang paling sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) yang ada dalam UUD 1945.
Penelitian ini akan menguraikan berkaitan dengan implikasi sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum legislatif terhadap demokrasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analisis. Spesifikasi penelitian  yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan metode normatif kualitatif. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, internet browsing, dan telaah artikel ilmiah. Metode penyajian bahan hukum disajikan dalam bentuk teks deskriptif naratif.
	Hasil penelitian diperoleh bahwa implikasi langsung sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum legislatif terhadap demokrasi di Indonesia, telah memberikan ruang yang luas terhadap kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihannya kepada siapa saja calon legislatif yang dianggap layak dan mampu mewakili aspirasi masyarakat di dalam lembaga perwakilan (DPR,DPRD). Sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, dirasa lebih adil bagi calon anggota legislatif dan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, karena kemenangan seorang calon tidak bergantung kepada partai politik (Oligarki Parpol), melainkan disebabkan faktor dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut.

Abtrak (Bhs. Inggris)

An election is an embodiment of democracy, in the way of representation. General elections bare an essential role as one of the major procedures of democracy, as well as the means to manifest the people's sovereignty mandated in the Constitution, clause 22E of UUD 1945.
        UUD 1945 does not define the model of the electoral system; the choice of electoral system will depend on the legal policy of the legislators. Electoral system becomes very important because it systemically influences the democratic event taking place, affects the outcome of the election, the party system, people's political behavior, democratization, and also the political stability. The four times development of the system of elections after the 1945 amendments shows that the Indonesian electoral system remains dynamically improving from one form to another, searching for the most appropriate format to the principle of sovereignty of the people (democracy) as guided by UUD  1945.
        This study will elaborate regarding the implications of the open proportional system in legislative elections towards democracy in Indonesia. The method used in this research is normative juridical approach to legislation, concept approach, and analysis approach. The research specification is descriptive study using primary sources and secondary legal materials with normative qualitative methods. Methods of collection of legal materials conducted using literature study, internet browsing, and study of scientific articles. Method of presentation of legal materials is presented in the form of descriptive narrative text.
        The results showed that the direct implication of open proportional system in legislative elections towards democracy in Indonesia has given ample scope to the sovereignty of the people in determining their rights to choices to any candidates deemed worthy and able to represent the aspirations of the people in the representative institutions (DPR,DPRD). Election system of candidates determined by majority vote, considered to be more fair for the potential members of the legislature and the people who use their voting rights, as the victory of a candidate does not depend on political parties (Oligarchy political party), but due to the supports of the people's votes given to the candidate.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman