Update Artikelilmiah: 10140

SUTRIA NINGSIH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini berjudul “Gerakan Politik Petani : Perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai Terhadap Proyek Eksploitasi Pasir Besi Di Kabupaten Kulon Progo”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan strategi, kendala serta terobosan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) terhadap proyek eksploitasi pasir besi di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan paradigma non positivisme khususnya contructivism dengan metode penelitian kualitatif dan teknik penetapan informan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian ini adalah kemunculan gerakan petani yang awalnya berpencar menjadi satu perjuangan yang akhirnya melahirkan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) sebagai wadah perjuangan petani lahan pantai untuk berjuang merebut tanah yang telah menjadi hak mereka. Aktor dalam gerakan petani yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo adalah individu itu sendiri atau petani lahan pantai sendiri yang menentukan formasi sosial. Petani lahan pantai atau PPLP yang menentukan kehendak serta keputusan sikap yang akan mereka ambil. Perjuangan PPPL yang lahir atas dasar inisiatif para kelompok petani di pesisir pantai selatan Kabupaten Kulon Progo melawan kekuatan modal dan klaim feodal atas tanah-tanah yang diakui sebagai milik Keraton Paku Alaman. Kasus yang dialami petani Kulon Progo atau Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) melawan perusahaan tambang pasir besi PT. Jogja Magasa Iron (JMI), yang mana salah satu pemiliknya adalah GKR Pambayun (Putri Sultan) jelas merupakan kasus yang memiliki implikasi feodalisme yang kuat. Betapa tidak, secara legalitas petani memiliki hampir semua prasyarat untuk mengklaim bahwa mereka berhak berada, bercocok tanam, dan tinggal di tanah pesisir pantan Kulon Progo.
PPLP melakukan berbagai strategi perjuangan politik diantara adalah dengan melakukan aksi-aksi, yaitu demo anti tambang, aksi tuntutan dukungan kepada DPRD, aksi pemblokiran jalan dan aksi penyanderaan. Aksi tersebut dilakukan untuk menunjukkan perlawanan PPLP agar di pesisir selatan Kulon Progo tidak ada pertambangan pasir besi. Dalam perjuangan politiknya, PPLP banyak menghadapi kendala diantaranya adalah adanya resistensi dari pemerintan daerah, serta kriminalisasi terhadap petani yang merupakan bagian dari PPLP. Akibat dari banyaknya kendala yang dihadapi PPLP, akhirnya PPLP melakukan terobosan perjuangan politik yang lebih inovatif yaitu dengan melakukan perlawanan terhadap kubu pendukung pemerintah dan juga menggandeng petani Indonesia serta solidaritas internasional. Tombak dari perjuangan PPLP saat ini adalah dengan terus dan terus menanam di lahan pantai yang merupakan mata pencaharian para petani dan juga guna memenuhi kehidupan dan masa depan mereka.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research entitled “Political Movement of Farmers: The Struggle of FarmerAssociationof Land Coast (PPLP) in Land Coast Reform in Kulon Progo District”. The purpose of this research is to determine and describe the strategy, obstacles and breakthrough of Farmer Association of Land Coast (PPLP). This research used a non-positivism paradigm, especially constructivism with qualitative method and technique in determining informant used purposive sampling. Data collection in this research was through in-depth interview, observation and documentation. 
The result of research was the emergence of farmer movement as a place of struggle that eventually led to Farmer Association of Land Coast (PPLP) as a place of struggle for land coast farmer to fight for the land that had become their right. The struggle of PPLP that was established on the initiative basis of the group of farmers in south coast of KulonProgo District against the power of capital and feudal claim over lands that were recognized as belongs to PakuAlaman. The case experienced by KulonProgo farmers or Farmer Association of Land Coast (PPLP) against iron sand mining company, PT. JogjaMagasa Iron (JMI), which was one of the owners was GKR Pambayun (the daughter of Sultan) was clearly a case that had strong implication of feudalism. As the legality of the farmers had almost all the prerequisites to claim that they were entitled to, existing, farming and living in the land of KulonProgo coastal.
Because of the domination power of the ruler led the struggle of PPLP to be bigger and stronger, so PPLP moved to conduct various political struggle strategies such as conducting a movement to show the resistance of PPLP in order to avoid iron sand mining project in KulonProgo coastal, because it will only damage the ecosystem and environment as well as resulting negative impact toward the farmers of land coast. In their political struggle, PPLP faced many obstacles such as there was a resistance from regional government and the criminality toward farmers who are members of PPLP. As a result of the obstacles faced by PPLP, finally, PPLP made a breakthrough of more innovative political struggle that is to take the fight against the stronghold of government supporter and also went hand in hand with Indonesian farmers as well as international solidarity. Spearhead of PPLP struggle currently is by continuing to cultivate in the land coast that is the livelihood of farmers and to fulfill the needs of their life and their future.

Keywords: Movement, Struggle, Farmers of Land Coast, PPLP

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman