Update Artikelilmiah: 10046

IRFAN LINGGA NAGARA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Referendum merupakan salah satu cara yang digunakan untuk perolehan dan pelepasan wilayah. Pasal 1 Konvensi Motevideo 1933 wilayah merupakan salah satu unsur penting negara. Referendum dinilai cara perolehan dan pelepasan wilayah yang demokratis dan tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme referendum suatu wilayah berdasarkan hukum internasional dan pelaksanaan referendum dalam kasus referendum Crimea. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan historis.
Mekanisme referendum berdasarkan hukum internasional adalah melakukan dialog antar pihak yang berkonflik, melakukan mediasi dengan mediator, menentukan persiapan mengenai semua hal pelaksanaan referendum, hasil referendum diumumkan kepada rakyat dan masyarakat internasional, dan melakukan pemulihan keadaan setelah seluruh proses referendum selesai. Referendum Crimea tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur menurut hukum internasional karena terdapat intervensi Rusia yang memiliki keuntungan dan sifat tidak netral terhadap referendum Crimea. Referendum Crimea pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB mengenai larangan perolehan wilayah dengan kekerasan yang dilakukan oleh negara.
Referendum digunakan untuk perolehan dan pelepasan wilayah yang dilakukan oleh suatu negara dan mekanisme pelaksanaan referendum tidak boleh bertentangan dengan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Penempatan pasukan militer Rusia di Crimea merupakan tindakan intervensi terhadap pelaksanaan referendum di Crimea dan bertentangan dengan ketentuan Piagam PBB dan Helsinki Final Act 1975.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The referendum is one of the means used for the acquisition and disposal area. Article 1 of the Convention in 1933 Motevideo region is one of the essential elements of the state. Referendum was assessed how the acquisition and disposal of a democratic region and not contradictory with Article 2, paragraph 4 of the UN Charter. This study aims to determine the mechanism of a referendum on the territory under international law and the referendum in the case of the Crimean referendum. This study uses normative juridical method using a case-based approach and a historical approach. 
The mechanism of a referendum based on international law is a dialogue between the parties in conflict, mediation with a mediator, determines the preparation of all things implementation of a referendum, the results of the referendum were announced to the people and the international community, and to recover state after the entire referendum process is completed. Crimea referendum was not implemented in accordance with the procedures according to the international law because there is a Russian intervention which has advantages and nature are not neutral towards the Crimean referendum. Crimea referendum practice contrary with the provisions of Article 2, paragraph 4 of the UN Charter on the prohibition of the acquisition of territory by force by the state.
The referendum is used for the acquisition and disposal area by a country and mechanism of implementation of the referendum should not be contrary to Article 2 paragraph 4 of the UN Charter. Placement of Russian military forces in the Crimea is an act of intervention against implementation of the referendum in the Crimea and conflicting with the provisions of the UN Charter and the Helsinki Final Act in 1975.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman