Update Artikelilmiah: 10026

REZKY AZIS

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut KUHAP putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim adalah putusan yang membebaskan terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP),  putusan     lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  (Pasal  191  ayat  (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (3) KUHAP). Salah satu putusan   pengadilan,   yaitu   putusan   bebas   yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Medan yakni putusan Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa yang diputus bebas harus segera dibebaskan dari tahanan, kecuali ada alasan lain. Perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan dilaksanakan oleh jaksa setelah putusan diucapkan dan laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat pelepasan disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.

Kata kunci: Hukum Acara Pidana, Putusan Bebas.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT

Criminal law is part of public law and criminal law are divided into two part, namely the substantive criminal law and criminal law formally. Subtantive criminal law governing the determination of any criminal act, criminal and criminal (sanction). In indonesia, subtantifve criminal law regulation set forth in the Book Of Criminal Law (Penal Code). Formal criminal law regulating the implementation of substantive criminal law. In Indonesia, setting formal criminal law has been ratified by law number 8 of 1981 on Criminal Procedure Law of code (KUHAP).According to The Criminal Procedure Law of code a decision that may be imposed by the judge is ruling that  frees the defendant  (Article 191 paragraph (1) Criminal Procedure Law of code), the ruling out of any lawsuit (Article 191 paragraph (2) Criminal Procedure Law of code), judgment of punishment (Article 193 paragraph (3) Criminal Procedure Law of code). One court decision, the acquittal handed down by judges in Brebes district court is the decision of the register number 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn case. In this case, the general prosecutor accusated the defendant with  accusation those are against the rule of Article . charged with Article 2 paragraph (1) jo. Article 18 of Law No. 31 of 1999 as amended by Act No. 20 of 2001 on Corruption Eradication. Acquitted defendants should be released from custody, unless there are other reasons.   Command   to   release   the   defendant   from   custody   immediately implemented by prosecutors after the verdict was pronounced and written reports on the realise order was accompanied by a letter submitted to the chairman of hte court no tater than theee times within twenty-four hours.

Keyword : The Criminal Procedure Law, Frees Ruling.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman